Artanews.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tak ingin main-main dalam urusan jaminan kesehatan warganya. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, turun tangan langsung memimpin rapat krusial terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Rapat Bupati PPU, Kilometer 09, Nipah-Nipah, Senin (18/5/2026).
Rapat lintas sektoral ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Asisten I Pemkab PPU Nicko Herlambang, anggota DPRD, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disnaker, Kepala Cabang BPJS Balikpapan, jajaran Kepala UPT Puskesmas se-PPU, hingga sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam forum tersebut, Tohar menggarisbawahi urgensi evaluasi berkala terhadap eksekusi program JKN. Langkah ini dinilai vital sebagai radar deteksi dini pemerintah daerah untuk memetakan benang kusut di lapangan—mulai dari rumitnya kepesertaan BPJS, hingga kualitas pelayanan di level puskesmas dan rumah sakit.
“Program JKN ini adalah benteng perlindungan dasar masyarakat di sektor kesehatan. Evaluasi harus terus digeber agar setiap celah pelayanan bisa langsung ditambal, tanpa harus menunggu masalahnya meledak menjadi keluhan besar di tengah masyarakat,” tegas Tohar mewanti-wanti.
Ia mendesak seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah daerah, pihak BPJS, maupun garda depan fasilitas layanan kesehatan—untuk membuang ego sektoral. Mereka dituntut terus bersinergi dan membuka telinga lebar-lebar terhadap kritik demi perbaikan mutu layanan.
Sorotan paling tajam dalam rapat tersebut diarahkan Tohar pada tingkat kedisiplinan tenaga medis. Secara khusus, ia memberikan ‘sentilan’ keras kepada para dokter organik yang mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB).
Tohar menginstruksikan agar para pahlawan medis tersebut tetap menjadikan rumah sakit pelat merah sebagai ladang pengabdian prioritas mereka.
“Dokter organik itu mutlak harus memprioritaskan jam kerja dan pelayanannya di rumah sakit daerah. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas tidak boleh sampai terganggu atau terbengkalai,” sentil Tohar dengan nada tegas.
Sejalan dengan teguran tersebut, ia juga mendesak jajaran manajemen RSUD RAPB untuk terus memoles kualitas layanannya, mengingat fasilitas ini adalah tulang punggung sekaligus wajah tanggung jawab pemerintah daerah di sektor kesehatan.
Sebagai penutup, Tohar menaruh harapan besar agar forum evaluasi bersama BPJS ini menjadi fondasi perbaikan sistematis di PPU—baik dari segi pembiayaan, kepesertaan, infrastruktur, maupun ketersediaan SDM kesehatan.
Sebagai bentuk pengawalan, Tohar memastikan bahwa rentetan hasil evaluasi hari ini tidak akan sekadar berujung di laci meja kerja. Seluruh catatan akan ditindaklanjuti dan dibedah kembali secara rutin dalam rapat koordinasi setiap tiga bulan sekali, guna menggaransi pelayanan kesehatan di Benuo Taka benar-benar prima dan optimal di lapangan.
