Artanews.id – Kehadiran megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) rupanya ibarat pisau bermata dua bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Fakta krusial ini disuarakan langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, saat menggelar audiensi strategis bersama jajaran pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam di Gedung Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Selasa (23/6/2026).
Di hadapan tuan rumah, Mudyat membeberkan bahwa kecepatan pembangunan IKN yang disokong penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menciptakan disparitas luar biasa dengan wilayah PPU.
“Ada beberapa persoalan mendasar yang kami rasakan. Pembiayaan Otorita IKN dari APBN membuat laju pembangunannya sangat cepat. Efeknya, muncul jurang kesenjangan infrastruktur yang cukup tajam antara PPU dengan kawasan Otorita IKN,” urai Mudyat.
Bukan sekadar urusan aspal dan beton, Mudyat juga menyoroti efek domino sosial yang kini menjadi beban tambahan bagi Pemkab PPU. Lonjakan drastis jumlah pekerja di proyek IKN berdampak langsung pada daya tahan pelayanan publik di daerahnya.
Fasilitas layanan kesehatan PPU, misalnya, mulai kewalahan. Mudyat mengungkapkan bahwa stok obat-obatan di berbagai puskesmas sering kali terkuras habis secara cepat lantaran faskes di PPU menjadi rujukan BPJS bagi para pekerja IKN.
“Belum lagi persoalan sosial seperti risiko penyakit menular, hingga sengkarut tata ruang dan administrasi pertanahan warga kami yang lahannya kini masuk ke dalam kawasan Otorita IKN. Ini menjadi tantangan berat yang sedang kami hadapi,” keluhnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, yang turut hadir dalam rombongan menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk menyerap ilmu. Sebagai gerbang utama IKN, PPU merasa perlu belajar langsung dari Batam yang punya sejarah panjang mengelola kawasan strategis berbasis industri dan investasi.
“Kedatangan kami hari ini murni ingin belajar tata kelola kawasan strategis. Kami berharap ada formula positif yang bisa kami bawa pulang dan formulasikan di Penajam Paser Utara,” ujar Raup Muin.
Curhatan jajaran Pemkab PPU ini disambut hangat oleh Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Ex Officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Ia membagikan pengalaman historis bahwa apa yang dialami PPU saat ini juga pernah dirasakan Batam di era awal pengembangannya oleh pemerintah pusat.
Amsakar memberikan catatan penting: kunci sukses mengentaskan ketimpangan tersebut berakar pada kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dan otoritas pengelola kawasan.
“Hal yang paling fundamental adalah bagaimana membangun sinergitas yang kuat antara Otorita dengan kabupaten yang terdampak langsung. Desain perencanaan itu harus dibuat bersama, sehingga PPU benar-benar dilibatkan dalam kerangka pembangunan IKN, bukan sekadar penonton,” saran Amsakar.
Audiensi tingkat tinggi ini pun membuahkan sejumlah poin rekomendasi strategis ke depan. Beberapa di antaranya meliputi perlunya pembagian kewenangan yang lebih clear antara Pemkab PPU dan Otorita IKN, perumusan kebijakan prioritas pengetasan ketimpangan sosial-ekonomi, hingga wacana pengembangan pelabuhan di PPU sebagai simpul logistik penopang IKN.
Melalui lawatan ini, Pemkab PPU menegaskan komitmennya untuk terus menyerap praktik-praktik tata kelola terbaik, demi mematangkan posisi PPU bukan sekadar ‘halaman belakang’, melainkan daerah penyangga IKN yang maju dan berdaya saing.
