Artanews.id – Era digital menuntut pemerintah daerah untuk tak lagi merumuskan kebijakan hanya bermodalkan insting atau asumsi. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencetak tonggak baru dengan menggelar Pelatihan Big Data perdana bagi jajaran aparatur pemerintah.
Agenda strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfo PPU, Eko Setiawan, S.H., M.H., yang hadir mewakili Kepala Diskominfo. Dalam orasi pembukanya, Eko melontarkan pesan tegas mengenai urgensi data dalam laju birokrasi modern.
“Data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi mutlak. Tanpa itu, kita tidak akan bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Eko di hadapan para peserta.
Pelatihan ini dirancang komprehensif dan tidak sekadar berkutat pada tataran teori. Rangkaian kegiatan dibelah menjadi dua sesi padat. Sesi pertama difokuskan pada pengayaan materi terkait tren perkembangan dan pemanfaatan big data di sektor pemerintahan.
Memasuki sesi kedua, peserta langsung diajak “turun gelanggang”. Dipandu oleh narasumber ahli dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PPU, para peserta membedah praktik web scraping.
Teknik ini mengajarkan aparatur cara cerdas mengumpulkan dan menyedot data berserakan dari berbagai sumber digital. Skill teknis ini diproyeksikan menjadi senjata baru bagi perangkat daerah dalam meracik kebijakan publik yang benar-benar berbasis data nyata (data-driven policy).
Agenda penguatan kapasitas ini dihadiri oleh jajaran penting lintas instansi. Selain Sekretaris Diskominfo dan narasumber BPS, turut hadir Kepala BPS Kabupaten PPU, Kepala Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik Diskominfo, serta delegasi aparatur yang mewakili 10 Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab PPU.
Langkah awal membedah big data ini bukan sekadar ajang transfer ilmu, melainkan upaya mendobrak kebiasaan lama. Melalui pelatihan ini, Pemkab PPU menaruh ekspektasi besar agar budaya kerja aparatur ke depan menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan melek data.
Dengan fondasi birokrasi yang berbasis data, Pemkab PPU optimistis akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di Benuo Taka akan berjalan jauh lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
