Oleh : Bung Fitra Admaja, Pengamat Politik Triaspols
Eskalasi suhu politik di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini terasa semakin meningkat. Perebutan kursi “Kaltim 1” sepertinya sudah mulai digalakkan sejak saat ini. Padahal, Undang-Undang Pemilu sendiri belum juga diputuskan oleh DPR pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kita masih menunggu, apakah Pemilihan Gubernur (Pilgub) akan tetap dilakukan secara terbuka atau tertutup melalui mekanisme pemilihan lewat DPRD.
Namun, dimensi politik yang ada di Kaltim hari ini memperlihatkan bagaimana para aktor politik telah memainkan perannya dalam proses pembentukan opini publik sejak awal. Isu politik di Kaltim hari ini sudah tidak lagi bergerak dalam bingkai dinamika kritik semata, tetapi telah bergeser menjadi arena pertarungan persepsi yang berlangsung bahkan jauh sebelum kontestasi elektoral dimulai.
Berbagai macam kebijakan dan juga langkah politik yang dibuat oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang baru berjalan kurang lebih satu tahun ini menjadi sebab dari rangkaian kritik yang terus mengemuka di ruang publik. Kritik tersebut tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, melainkan mulai terakumulasi menjadi satu narasi besar mengenai adanya ketidaksinkronan antara janji politik dan realisasi kebijakan.
Program pragmatis yang diberi nama “Gratispol” sejak awal kampanye dikonstruksikan menjadi simbol utama keberpihakan pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji terhadap masyarakat, kini mulai kehilangan daya legitimasinya. Alih-alih menjadi instrumen penguat terhadap kepercayaan publik, program ini justru dipersepsikan sebagai janji yang tidak sepenuhnya terealisasi.
Belum lagi langkah politik keluarga Rudy Mas’ud yang banyak menempati posisi strategis dalam politik Kalimantan Timur yang kemudian memunculkan persepsi publik mengenai praktik konsolidasi kekuasaan berbasis kekerabatan semakin memperkuat sentimen negatif terhadap isu dinasti politik.
Di saat yang sama, muncul kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang menuai kecaman dari lapisan masyarakat. Ditengah efisiensi besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim justrus melakukan pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar serta anggaran renovasi rumah dinas gubernur mencapai 25 miliar yang pemberitaannya telah menjadi konsumsi publik tidak hanya bagi masyarakat yang ada di Kaltim tetapi juga menjadi isu yang diperbincangkan secara nasional.
Tidak hanya itu, kritik publik juga mulai mengarah pada wacana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berencana untuk tidak lagi mengalokasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Wacana ini secara langsung memicu reaksi keras dari parlemen Kalimantan Timur. Sejumlah anggota legislatif menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi ancaman serius terhadap mekanisme representasi aspirasi masyarakat. Selama ini, skema Bankeu dipandang sebagai salah satu instrumen penting bagi anggota legislatif dalam memperjuangkan kebutuhan konstituen yang ada di dapil mereka.
Ditengah akumulasi kritik yang terus berkelindan di ruang publik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dinamika politik Kaltim semakin panas ketika aktor-aktor potensial yang diprediksi akan menjadi lawan kuat Rudy Mas’ud pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) selanjutnya mulai masuk dan memainkan isu secara lebih terbuka.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang digadang-gadang akan menjadi salah satu pesaing kuat Rudy Masud secara tegas mengkritik keras kebijakan Pemprov Kaltim yang mengalihkan tanggung jawab pembiayaan BPJS bagi lebih dari 49 ribu warga samarinda ke Pemerintah Kota. Pengalihan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam situasi di mana APBD Kota Samarinda Tahun 2026 telah ditetapkan. Artinya, keputusan ini tidak hanya berdampak pada beban fiskal daerah, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius terkait koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar level pemerintahan.
Walaupun dalam berbagai kesempatan, Andi Harun menampik jika kritiknya ini berkaitan dengan politik, namun dalam realitasnya sulit bagi kita untuk memisahkan hal tersebut dari konteks politik yang lebih luas. Pernyataan dan langkah yang diambil Andi Harun ini menunjukkan kepada kita bagaimana batas antara persoalan kebijakan pemerintah dan strategi politik menjadi semakin kabur. Apa yang secara formal dikemas sebagai kritik terhadap kebijakan, pada saat yang sama juga berfungsi sebagai upaya membangun positioning politik di hadapan publik.
Protes yang dilakukan oleh Andi Harun ini tidak bisa hanya dibaca sebagai respons Pemerintah Kota Samarinda terhadap persoalan kebijakan pelayanan kesehatan. Kritik ini juga bisa dibaca dalam kerangka yang lebih luas yaitu sebagai bagian dari proses membangun kekuatan kapital politik di tengah berbagai macam kritik yang sedang mengancam legitimasi gubernur saat ini.
Di titik ini, terlihat jelas adanya permainan strategi yang sedang dijalankan menuju arena kontestasi elektoral. Gubernur petahana saat ini justru berada dalam posisi defensif karena terus menerus “diserang”, sementara penantang mulai mengambil posisi ofensif dengan terus menunjukkan strategi yang lebih konkret. Jika terus terjadi, posisi ini tentu akan menjadi ancaman yang berbahaya terhadap kekuatan politik petahana.
Lebih jauh, dinamika politik yang hari ini semakin panas terjadi akibat adanya benturan gaya komunikasi idiosinkratik. Dimana Walikota Samarinda cenderung menggunakan logika birokrasi melalui forum-forum resmi, sementara Gubernur Kaltim mengadopsi gaya mediatisasi politik dalam menanggapi isu. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian menciptakan ketidakselarasan komunikatif, di mana satu pihak terlihat ingin menjaga marwah institusional, sementara pihak lain seperti mengejar legitimasi publik melalui panggung media.
Masalah utama bagi gubernur petahana Kaltim saat ini adalah akumulasi isu yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan. Mulai dari program “Gratispol” yang kehilangan legitimasi, kebijakan anggaran yang mendapat sorotan publik hingga isu dinasti politik, semuanya terkoneksi menjadi satu narasi besar bahwa Gubernur Kaltim saat ini telah gagal dalam mengelola ekspektasi publik.
Rasionalitas masyarakat Kaltim dalam memilih pemimpin hari ini benar-benar sedang diuji. Dalam konteks politik elektoral, akumulasi kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan janji kampanye seharusnya tidak hanya berhenti sebagai kritik sesaat, tetapi menjadi basis evaluasi yang rasional dan terukur dalam memilih calon pemimpin kedepan.
Masalahnya, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mudah melupakan, termasuk terhadap berbagai kritik keras yang hari ini ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Apa yang saat ini menjadi sorotan tajam dan perbincangan luas di ruang publik, sangat mungkin dalam dua atau tiga tahun ke depan akan memudar, tergantikan oleh isu-isu baru yang lebih segar dan lebih emosional.
Dalam banyak kasus, perilaku pemilih tidak selalu berjalan dalam logika rasional yang ideal namun kerap dipengaruhi oleh faktor emosional, kedekatan identitas, hingga mobilisasi politik jangka pendek termasuk adanya praktik politik uang.
Dalam situasi seperti ini, rasionalitas publik menjadi rentan terdegradasi. Evaluasi terhadap kinerja dan rekam jejak pemimpin sering kali kalah oleh daya tarik sesaat yang dibangun melalui pendekatan pragmatis. Akibatnya, kontestasi politik tidak lagi sepenuhnya menjadi arena adu kapasitas dan gagasan, tetapi bergeser menjadi kompetisi dalam mengelola psikologis masyarakat dan memobilisasi sumber daya.
Jika masyarakat Kaltim gagal menjaga konsistensi dalam mengevaluasi kekuasaan, maka siklus politik yang sama akan terus berulang. Janji-janji politik yang menggiurkan akan selalu berhasil membangun ekspektasi yang tinggi, namun dalam banyak kasus, pada akhirnya justru berujung pada kekecewaan bagi masyarakat.
Sebaliknya, jika masyarakat Kaltim mampu menjadikan momentum ini sebagai titik refleksi dalam memilih pemimpin, maka kontestasi Pilkada ke depan dapat menjadi ruang koreksi yang benar-benar nyata. Pilihan politik masyarakat tidak lagi didasarkan pada praktik transaksional atau janji-janji kesejahteraan “palsu”, melainkan pada kemampuan kandidat dalam menjawab berbagai kegagalan yang terjadi saat ini melalui komitmen yang rasional serta realistis untuk diwujudkan.
*Opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis
