Artanews.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali membentangkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan di wilayahnya. Langkah taktis ini diwujudkan melalui pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah Tahun 2026 yang menyasar ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, di Kantor Bankaltimtara Cabang Penajam selaku pihak penyalur, Selasa (2/6/2026).
Di hadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, Mudyat menegaskan bahwa kucuran dana ini merupakan wujud nyata eksekusi Instruksi Presiden Republik Indonesia terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
“Pemerintah daerah terus bermanuver menjalankan berbagai strategi. Kami berupaya memangkas beban pengeluaran masyarakat, mendongkrak daya beli, sekaligus mengikis habis kantong-kantong kemiskinan di Benuo Taka,” ujar Mudyat Noor.
Mudyat menambahkan, sejak 2023 Pemkab PPU melalui Dinas Sosial tidak pernah absen menggulirkan beragam program pro-rakyat. Mulai dari BLT Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), bantuan permakanan bagi warga telantar, hingga penyediaan alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas.
Pada edisi 2026 ini, BLT Kemiskinan Daerah difokuskan bagi warga miskin dan rentan yang belum ter- cover atau belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI maupun BLT Dana Desa.
Setiap KPM berhak menerima insentif sebesar Rp270 ribu per bulan. Menariknya, penyaluran tahap pertama ini langsung dirapel untuk alokasi enam bulan (Januari–Juni 2026). Praktis, masing-masing keluarga langsung mengantongi uang tunai senilai Rp1.620.000.
“Suntikan dana ini kami harapkan dapat mengamankan kebutuhan pokok mereka, sehingga masyarakat bisa lebih fokus menata dan meningkatkan taraf hidupnya agar benar-benar terlepas dari jerat kemiskinan ekstrem,” harap Mudyat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie, membeberkan ketatnya proses seleksi penerima BLT demi memastikan bantuan tepat sasaran. Ia mengungkapkan, mulanya terdapat 743 usulan keluarga penerima dari tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten PPU.
Nama-nama tersebut kemudian dievaluasi silang menggunakan instrumen Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga mengerucut menjadi 407 KPM.
“Namun pada tahap finalisasi, terdapat dua KPM berstatus Kartu Keluarga (KK) tunggal yang meninggal dunia. Oleh karena itu, hasil akhir penerima yang disalurkan hari ini adalah sebanyak 405 KPM,” urai Ainie.
Ainie merinci, postur sebaran penerima bantuan ini didominasi oleh Kecamatan Penajam dengan 274 KPM. Disusul Kecamatan Sepaku sebanyak 54 KPM, Kecamatan Babulu 41 KPM, dan Kecamatan Waru 36 KPM.
Terkait mekanisme pencairan, sebanyak 191 KPM diketahui telah memiliki rekening aktif di Bankaltimtara. Sedangkan 214 KPM sisanya langsung difasilitasi pembukaan rekening baru secara serentak melalui seluruh kantor cabang dan cabang pembantu Bankaltimtara di empat kecamatan tersebut.
Ikhtiar panjang Pemkab PPU ini nyatanya berbanding lurus dengan tren perbaikan ekonomi di lapangan. Merujuk pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS), grafik kemiskinan di Kabupaten PPU terus melandai secara konsisten setiap tahunnya.
Jika pada 2023 angka kemiskinan PPU masih berada di level 6,97 persen (11.190 jiwa), angka tersebut berhasil ditekan menjadi 6,69 persen pada 2024. Puncaknya pada tahun 2025 lalu, persentase kemiskinan kembali menyusut signifikan ke angka 5,78 persen atau hanya menyisakan 9.340 jiwa.
