Penyelenggaraan Pekan Inovasi dan Kreativitas Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2025 tidak hanya dimaknai sebagai ajang apresiasi, tetapi juga diuji sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi pelayanan publik berbasis inovasi.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar ini menjadi indikator sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menggeser paradigma birokrasi, dari sekadar administratif menuju adaptif dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dibuka langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, kegiatan ini menghadirkan berbagai inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas, hingga individu. Namun demikian, tantangan utama yang mengemuka bukan hanya pada penciptaan inovasi, melainkan pada keberlanjutan dan implementasinya di lapangan.
Kepala Brida Kukar, Maman Setiawan, menegaskan bahwa ajang ini tidak berhenti pada pameran ide. Lebih jauh, Brida berupaya menginventarisasi dan mendorong legalisasi inovasi melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagai bentuk perlindungan sekaligus penguatan daya saing daerah.
Di sisi lain, langkah tersebut juga membuka pertanyaan mengenai efektivitas hilirisasi inovasi. Apakah inovasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan riil masyarakat, atau justru berhenti sebagai formalitas administratif untuk memenuhi indikator kinerja?
Brida Kukar sendiri menyatakan tengah menyiapkan sejumlah inovasi unggulan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Upaya ini dinilai penting untuk mengukur kualitas inovasi daerah sekaligus memperluas jejaring kolaborasi.
Dengan demikian, Pekan Inovasi dan Kreativitas Kukar 2025 menjadi momentum refleksi: bahwa inovasi bukan sekadar kompetisi atau penghargaan, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan perubahan nyata, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat posisi Kukar sebagai daerah yang responsif di tengah dinamika era digital.
