Artanews.id – Ketergantungan akut pada kucuran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus segera diakhiri. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mewanti-wanti seluruh aparat desa untuk tidak menjadikan bantuan fiskal tersebut sebagai satu-satunya urat nadi pembangunan di wilayahnya. Pesan tajam itu ditekankan Mudyat saat membuka secara resmi Seminar Nasional Festival Inovasi Daerah di Aula Lantai Tiga Kantor Bupati PPU, Sabtu (30/5/2026). Mengusung tema “Kolaborasi Cerdas Mewujudkan Inovasi Nyata dan Village Branding Berdaya Saing”, agenda ini menjadi wadah konsolidasi penting bagi kemandirian desa.
Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Asisten I Nicko Herlambang, Kepala DPM-D PPU Tita Deritayati, Kepala Cabang Bankaltimtara, hingga jajaran Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten PPU. Tak tanggung-tanggung, acara ini turut menghadirkan pakar nasional seperti Dosen MBKIK SPS Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Heruanto Hadna, serta Pakar Marketing sekaligus Founder Indonesia Brand Forum, Yuswohady.
Dalam arahannya, Mudyat menegaskan perlunya perombakan paradigma. Menurutnya, desa di era modern tidak hanya dituntut pandai mencetak bangunan fisik, melainkan wajib menggali potensi lokal dan menciptakan inovasi yang dampaknya langsung menyentuh perut masyarakat.
Mudyat mengingatkan, ketergantungan penuh pada DD dan ADD yang telah berlangsung sejak 2014 perlahan bisa menjadi bumerang bagi kemandirian daerah. Terlebih lagi, kondisi fiskal saat ini tengah dibayangi dampak ekonomi global yang kerap memicu pemotongan anggaran desa.
Sebagai jalan keluar, Mudyat menggagas pentingnya konsorsium dan kolaborasi antar-desa. “Dibutuhkan satu kolaborasi cerdas. Apabila ada keunggulan komoditas yang sama di beberapa desa, satukan modalnya. Bekerja samalah membangun satu unit kegiatan usaha skala besar yang produknya bisa diekspor atau dijual ke luar daerah. Tolong jangan paksakan program yang memang tidak cocok dengan karakteristik wilayahnya,” tegas Mudyat.
Ia mendorong terciptanya simbiosis mutualisme antar-wilayah, seperti sinergi antara Kecamatan Babulu, Waru, Penajam, hingga Sepaku. Pemetaan wilayahnya pun harus ditarik garis tegas: desa pesisir difokuskan menggarap sektor kelautan dan pariwisata bahari, sementara desa agraris dipacu menggenjot hasil pertanian hingga mampu memproduksi pakan ternak.
Selain kolaborasi ekonomi, Bupati Mudyat juga menyoroti krusialnya konsep village branding (penjenamaan desa). Potensi besar di sektor UMKM, budaya, pertanian, hingga ekonomi kreatif harus dikemas dengan strategi pemasaran yang jitu agar memiliki nilai tambah di mata pihak luar.
“Ketika sebuah desa berhasil membangun identitas yang kuat dan khas melalui village branding, wilayah tersebut secara otomatis akan menjadi magnet bagi wisatawan, memikat investor, serta membuka peluang pengembangan ekonomi baru yang masif,” paparnya.
Di akhir sambutannya, Mudyat kembali mengingatkan sebuah pepatah birokrasi: pembangunan semegah apa pun di tingkat kabupaten dipastikan akan pincang tanpa adanya kemandirian fondasi di tingkat desa. Ia berharap sinergi dari hulu ke hilir—antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha—benar-benar dioptimalkan.
”Seminar nasional ini tidak boleh hanya berhenti sebagai ruang diskusi atau sebatas teori. Jadikan ini langkah awal untuk menguatkan komitmen bersama dalam mengeksekusi inovasi daerah yang berkelanjutan di PPU,” pungkas Mudyat menutup acara.
