Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur H. Muhammad Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si., MH menggelar Dialog Rakyat Masa Sidang III Tahun 2025 dalam rangka pengawasan pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WITA hingga selesai ini digelar di Jl. Siti Aisyah, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan dipandu oleh Moderator Isnaniati. Dialog rakyat dihadiri masyarakat setempat yang secara aktif menyampaikan aspirasi dan pertanyaan terkait pembangunan daerah.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu warga, Rahman, mempertanyakan realisasi anggaran infrastruktur lingkungan, khususnya perbaikan drainase dan jalan lingkungan yang dinilai belum optimal. Sementara itu, Siti Aminah, peserta lainnya, menyoroti pemerataan program pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil.
Menanggapi hal tersebut, H. Muhammad Darlis Pattalongi menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah saat ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada kemampuan daerah dalam merealisasikan seluruh program pembangunan secara maksimal.
“Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini terjadi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berpengaruh langsung terhadap alokasi transfer ke daerah. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dan skala prioritas terhadap program-program pembangunan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran daerah yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD akan terus mengawal APBD agar dengan keterbatasan anggaran yang ada, program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegas Darlis Pattaloni.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami kondisi fiskal daerah saat ini sekaligus berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi, sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun secara realistis dan berkeadilan.
Melalui dialog rakyat ini, diharapkan tercipta sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk dampak pemangkasan anggaran pusat, demi mewujudkan pembangunan daerah yang transparan dan berkelanjutan.
