KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menuntaskan penegasan batas wilayah administrasi desa. Hingga kini, progres penyelesaian secara keseluruhan telah mencapai 95 persen, dengan 14 segmen batas antardesa dalam satu kecamatan masih dalam proses.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim yang juga Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Trisno, mengatakan penyelesaian batas desa dilakukan melalui pembagian kewenangan fasilitasi antarperangkat daerah.
“Batas desa untuk segmen batas desa dalam kecamatan masih tersisa 14 segmen. Sementara berprogres, kalau capaian terakhir di angka 95 persen secara keseluruhan,” kata Trisno di Sangatta.
Ia menjelaskan, DPMDes Kutim memfasilitasi penegasan batas desa yang berada dalam satu kecamatan. Sementara batas desa yang bersinggungan dengan desa di kecamatan berbeda menjadi kewenangan fasilitasi Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setkab Kutim.
“Batas desa dalam kecamatan itu fasilitatornya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Batas desa antarkecamatan, itu fasilitatornya Bagian Tata Pemerintahan,” jelasnya.
Menurut Trisno, penuntasan batas administrasi membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, terutama pada wilayah yang memiliki keterkaitan dengan desa di kecamatan berbeda.
Kejelasan batas administrasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian wilayah pemerintahan desa, sekaligus menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan perencanaan pembangunan.
Pemkab Kutim menargetkan seluruh segmen yang masih berproses dapat dituntaskan sehingga tidak ada lagi batas administrasi desa yang belum memiliki kejelasan.
