KUTAI TIMUR – Sebanyak 10 desa hasil pemekaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kini menunggu penerbitan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, mengatakan penerbitan kode desa tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah melanjutkan proses pembentukan pemerintahan desa definitif.
Ia menjelaskan, proses pemekaran desa di Kutim dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama mencakup 11 desa, sedangkan klaster kedua terdiri atas empat desa yang masih menjalani proses pemenuhan persyaratan di tingkat provinsi.
“Dari 11 desa pada klaster pertama, 10 desa sudah lengkap dan memenuhi syarat. Sekarang prosesnya berada di Kemendagri untuk menunggu penerbitan kode desa,” kata Trisno.
Sementara itu, satu desa lainnya, yakni Desa Mio Baru Utara, belum dapat melanjutkan tahapan pemekaran karena masih terkendala persoalan batas wilayah antara Kabupaten Kutim dan Kabupaten Berau.
Menurut Trisno, penyelesaian batas administrasi kedua daerah tersebut menjadi prasyarat agar proses pemekaran Desa Mio Baru Utara dapat dilanjutkan.
“Desa Mio Baru Utara itu kita masih terkendala batas Kutai Timur dan Berau yang belum klir. Sehingga itu kita menunggu, baru dilanjutkan prosesnya,” ujarnya.
Adapun empat desa dalam klaster kedua masih dalam tahap melengkapi persyaratan untuk diverifikasi pemerintah provinsi. Tiga desa di antaranya berada di Kecamatan Sangatta Utara dan satu desa di Kecamatan Kaliorang.
Pemkab Kutim menargetkan penerbitan kode desa bagi 10 desa yang telah memenuhi persyaratan dapat terealisasi tahun ini. Jika tahapan tersebut berjalan sesuai rencana, pemerintah daerah akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) pada awal 2027.
“Kita rencanakan di awal tahun 2027 kita adakan pilkades,” pungkasnya.
