SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menyuarakan pentingnya peranan daerah dalam tata kelola sumber daya alam di wilayahnya. Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa daerah penghasil tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan harus diberi ruang untuk terlibat langsung dalam rantai industri energi.
Sikap tegas tersebut disampaikan Aulia saat hadir sebagai narasumber pada gelaran Arusbawah Energy Forum 2026 bertajuk “Menjadi Tuan Rumah di Negeri Energi (Dari Perut Bumi ke PAD)” yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Dalam paparannya di hadapan para peserta diskusi, Aulia menyoroti perlunya perluasan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif pada sektor minyak dan gas bumi (migas) maupun pertambangan. Salah satu instrumen strategis yang perlu didorong adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah.
“Kita menginginkan bahwa ada kewenangan yang diberikan kepada daerah melalui perusahaan daerah untuk menjadi pelaku langsung dari sektor industri,” kata Aulia dalam forum tersebut.
Menurut Aulia, keterlibatan langsung BUMD dalam industri energi merupakan kunci utama untuk mengamankan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbesar dampak multiplier ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ia menilai, kontribusi dari pengelolaan sumber daya alam harus berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sehingga secara manfaat langsung maupun tidak langsung, ini bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pemerintah dan utamanya warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Bupati Kukar mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan forum energi yang diinisiasi oleh Arusbawah.com ini. Ia menilai wadah diskusi semacam ini sangat krusial untuk mengawal isu-isu strategis daerah penghasil energi.
Aulia berharap forum serupa dapat diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai ruang artikulasi gagasan bagi pemerintah daerah.
“Kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa sering kita laksanakan. Ini bisa menjadi corong kita untuk menyampaikan bahwa kita bisa melakukan optimalisasi ketika kita menjadi pelaku utama dari proses pengelolaan energi itu sendiri,” pungkas Aulia.
