Oleh: Aditya Pratama
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman
ARTANEWS.ID — Indonesia kembali menunduk di ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak memupuskan asa publik yang sempat menyala sejak era kepelatihan Shin Tae-yong. Namun di balik kegagalan di lapangan, ada kekalahan lain yang lebih mendalam bukan pada taktik atau strategi, melainkan pada politik yang kembali menembus batas ruang olahraga. Sepak bola Indonesia, sekali lagi, tampak kalah bukan oleh lawan di rumput hijau, melainkan oleh tangan-tangan kekuasaan yang tak henti bermain di balik layar.
Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menjadi simbol paling jelas dari kekalahan itu. Bukan karena Kluivert tak memiliki reputasi, tetapi karena proses pergantian tersebut menyisakan banyak pertanyaan fundamental. Mengapa pelatih yang telah membangun karakter, disiplin, dan struktur permainan yang solid tiba-tiba digantikan? Apakah keputusan ini murni bersifat teknis, atau justru sarat muatan politis? Federasi mengklaim bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari “penyegaran strategi”, namun publik berhak curiga ketika keputusan penting diambil tanpa transparansi yang memadai. Dalam dunia yang serba terukur, keputusan yang tampak irasional biasanya bukan soal strategi, melainkan kepentingan.
Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, ia adalah arsitek perubahan. Di bawah arahannya, Indonesia bukan hanya mencatat skor, tetapi menumbuhkan mentalitas kompetitif yang sebelumnya langka. Ia menanamkan disiplin, profesionalisme, dan filosofi permainan modern yang menuntut kerja keras dan tanggung jawab. Ia memperkenalkan standar baru dalam kultur sepak bola nasional, di mana hasil bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari proses panjang. Namun, dalam sistem yang masih dikuasai logika politik, kerja keras semacam itu sering kali dikalahkan oleh kalkulasi citra dan kepentingan simbolik.
Pengumuman Patrick Kluivert sebagai pelatih baru datang dengan cepat dan megah, seolah-olah perubahan nama bisa mengubah nasib. Namun, hasil di lapangan berkata lain. Dalam dua laga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, Indonesia gagal menunjukkan arah permainan yang jelas. Pola transisi tidak stabil, koordinasi lini belakang rapuh, dan semangat pemain tampak menurun. Kekalahan 2–3 dari Arab Saudi dan 0–1 dari Irak memperlihatkan bahwa pergantian besar tanpa fondasi kuat hanya menghasilkan kebingungan. Pelatih boleh berganti, tetapi sistem yang cacat tidak pernah berubah.
Fenomena ini bukan hal baru. Sejak lama, sepak bola Indonesia hidup dalam bayang-bayang politik. Kursi di federasi kerap diisi oleh figur politik yang lebih berorientasi pada posisi dan pengaruh daripada pada pengembangan olahraga itu sendiri. Sejumlah pengamat sepak bola nasional telah lama menyoroti tumpang tindih antara kepentingan politik dan pembinaan atlet. Posisi strategis dalam federasi lebih sering menjadi batu loncatan politik ketimbang ruang profesionalisme olahraga. Akibatnya, setiap kebijakan, mulai dari pengangkatan pelatih hingga format kompetisi, kerap diwarnai aroma kompromi dan kepentingan.
Pierre Bourdieu, dalam teori tentang arena otonom, menjelaskan bahwa setiap bidang sosial memiliki logika dan aturan mainnya sendiri. Ketika logika eksternal, terutama politik, menyusup ke dalamnya, otonomi bidang itu runtuh. Sepak bola seharusnya tunduk pada logika sportif: meritokrasi, profesionalisme, dan performa. Namun di Indonesia, logika elektoral dan citra publik sering kali mengambil alih panggung. Keputusan strategis diambil bukan berdasarkan analisis performa, melainkan pada siapa yang menguntungkan secara simbolik di hadapan massa. Dengan demikian, yang tampil di lapangan bukan lagi representasi sportif, melainkan refleksi kekuasaan.
Kegagalan di ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia bukan sekadar akibat taktik yang tidak berjalan, melainkan refleksi dari sistem yang gagal menempatkan olahraga sebagai ranah meritokratis. Budaya instan dan sikap reaktif masih mendominasi. Pelatih diganti setiap kali tim kalah, seolah-olah masalah struktural dapat diselesaikan dengan satu nama baru. Sementara negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan membangun stabilitas melalui sistem pembinaan jangka panjang, Indonesia masih terjebak dalam siklus pendek mengejar hasil cepat tanpa membangun pondasi. Dalam jangka panjang, mentalitas semacam ini hanya memperpanjang daftar kegagalan.
Politisasi sepak bola bukan hanya persoalan organisasi, tetapi juga cermin dari karakter kepemimpinan bangsa. Ketika kekuasaan lebih sibuk mencari simbol keberhasilan ketimbang membangun substansi, maka olahraga pun dijadikan alat legitimasi. Ganti pelatih menjadi ajang pencitraan, bukan evaluasi rasional. Ironisnya, publik sering dijadikan tameng: setiap kebijakan dibungkus dengan klaim demi kemajuan sepak bola nasional, padahal yang sebenarnya terjadi adalah rotasi kepentingan di meja kekuasaan.
Sebagai bagian dari publik yang mencintai sepak bola, kritik terhadap kondisi ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan ekspresi tanggung jawab moral. Sepak bola seharusnya menjadi bahasa rakyat jujur, setara, dan terbuka. Ketika bahasa itu digantikan oleh dialek politik, keindahan permainan pun hilang maknanya. Seperti kata Simon Kuper (2003), sepak bola adalah cermin masyarakat; ketika sistemnya rusak, lapangan hanya menjadi panggung dari kerusakan yang lebih besar.
Indonesia bisa maju dalam sepak bola, tetapi hanya jika berani menghentikan praktik politisasi yang menumpulkan profesionalisme. Patrick Kluivert mungkin memiliki nama besar, namun tanpa sistem pembinaan yang konsisten, manajemen federasi yang independen, dan visi jangka panjang, nama sebesar apa pun akan tenggelam. Kita tidak membutuhkan wajah baru di ruang konferensi pers, melainkan keberanian baru di ruang keputusan. Sebab kekalahan terbesar tim nasional Indonesia bukan tercatat di papan skor, melainkan ketika sepak bola kehilangan otonominya sebagai ruang sportif dan menjadi alat bagi kekuasaan. Saat itu terjadi, kita tahu: Timnas tidak hanya kalah dari lawan, tetapi kalah dari politik yang bermain tanpa wasit.
*Opini penulis sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
