Penajam – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan Rembug Wisata pada awal Oktober 2026. Forum ini diarahkan menjadi ruang bersama untuk membahas kebutuhan dan pengembangan kepariwisataan di PPU.
Kepala Bidang Pariwisata dan Ekraf Disbudpar PPU, Yudhistira Arlianta, mengatakan Rembug Wisata akan melibatkan pelaku wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Masukan dari para pelaku di lapangan akan menjadi bagian pembahasan dalam menyusun pola pengelolaan wisata.
“Masih ada Rembug Wisata, kemungkinan di awal bulan Oktober kita adakan,” kata Yudhistira, Selasa (22/9/2026).
Salah satu persoalan yang akan dibahas berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata pesisir dan laut. Disbudpar melihat perlu ada pola yang jelas mulai dari pengelolaan tiket hingga perlindungan bagi wisatawan melalui skema asuransi.
Yudhistira mengatakan, skema tersebut masih dalam tahap pembahasan karena perlu disesuaikan dengan pola pengelolaan destinasi yang akan diterapkan.
“Khususnya di pesisir dan laut, kalau ada tiket yang dipungut harus ada asuransinya. Ini bisa menjadi wadah untuk kita sosialisasikan. Pola asuransinya masih kita cari yang sesuai,” ujarnya.
Pembahasan juga akan menyentuh kelembagaan Pokdarwis. Disbudpar PPU ingin ada mekanisme yang lebih jelas terkait masa kepengurusan sehingga pergantian pengurus tidak berjalan tanpa batas waktu.
Untuk itu, Disbudpar akan menghimpun referensi semacam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Pokdarwis sebagai bahan pembahasan bersama dalam rembuk wisata.
“Dalam Rembug Wisata nanti dengan teman-teman Pokdarwis, kita bisa sosialisasikan sekaligus mengumpulkan referensi semacam AD/ART. Jadi ada periodesasi,” katanya.
Melalui rembuk tersebut, Disbudpar PPU akan menghimpun masukan pelaku wisata dan Pokdarwis untuk merumuskan kebutuhan pengembangan serta tata kelola destinasi wisata di daerah.
