Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tetap mengirimkan perwakilannya ke ajang Pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, meski tidak ada alokasi anggaran di APBD 2026.
Ajang tersebut akan digelar pada 25 hingga 27 November 2026. Pemilihan dilakukan secara online, dan grand final digelar secara langsung pada 27 November.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Safwana, menjelaskan persoalan utama PPU bukan pada kesiapan talenta, melainkan pada waktu. Dinas Pariwisata Kaltim sebelumnya tidak mengagendakan pemilihan duta wisata dan putri pariwisata di tingkat provinsi. Namun kebijakan itu berubah, ajang tersebut akhirnya diadakan.
Sayangnya, surat pemberitahuan dari provinsi diterima PPU setelah proses APBD Perubahan selesai. Akibatnya, tidak ada lagi anggaran yang bisa dialokasikan untuk pemilihan di tahun 2026.
“PPU untuk tahun 2026 tidak melakukan pemilihan Duta Pariwisata, karena tidak ada alokasi anggaran di APBD Perubahan, karena informasi pelaksanaan kegiatan pemilihan sudah melewati proses Perubahan APBD,” ujar Safwana, Senin (9/11/2026).
Meski begitu, Asosiasi Duta Wisata Benuo Taka (Adwindo) PPU tetap ingin mengirim perwakilan. Mereka tidak ingin PPU absen di panggung provinsi.
Perwakilan yang dikirim adalah Duta Wisata sepasang dan Putri Pariwisata, yang dipilih dari hasil pemilihan tahun 2025.
Karena tidak ada anggaran resmi, Adwindo kemudian melakukan audiensi ke Bupati PPU dan Ketua DPRD PPU untuk meminta dukungan.
Hasilnya, Bupati PPU menyatakan sangat mendukung keikutsertaan PPU di grand final provinsi. Bentuk dukungannya berupa fasilitasi transportasi, uang saku, serta penginapan bagi perwakilan duta wisata dan ofisial.
“Kami audiensi dengan Bupati. Beliau sangat mendukung kegiatan grand final Duta Wisata dan Putri Pariwisata Provinsi Kaltim,” ujar Safwana.
Katanya, Bupati juga akan mengusahakan anggaran terkait duta wisata pada 2027, agar persoalan seperti ini tidak terulang.
Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD PPU. Ketua DPRD juga akan mendukung penganggaran duta wisata pada 2027, karena pada prinsipnya DPRD sangat mendukung talenta-talenta duta wisata PPU yang akan membawa nama PPU di tingkat provinsi.
Disbudpar PPU pun turut membantu secara pribadi dan kedinasan, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti make up, sewa, dan akomodasi selama di provinsi, sesuai surat permohonan dari Adwindo.
“Prinsipnya kami membantu. Karena kebutuhannya make up segala macam, ada surat mereka, Adwindo. Sewa akomodasi,” kata Safwana.
Dengan dukungan Bupati, DPRD, dan Disbudpar, PPU memastikan perwakilannya tidak gagal berangkat hanya karena persoalan administrasi anggaran.
Ajang ini bukan sekadar lomba, tetapi cara PPU memperkenalkan pariwisata dan budaya Benuo Taka ke tingkat provinsi. (Adv)
