Samarinda — DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui rapat gabungan Komisi I, III, dan IV menegaskan komitmennya untuk mendorong optimalisasi fungsi dan operasional RSUD Aji Muhammad Salehuddin II. Hal tersebut disampaikan dalam rapat yang membahas hasil kunjungan lapangan sekaligus rencana pengembangan rumah sakit, yang digelar di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (22/1/2026)
Rapat dipimpin oleh H. M. Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si. dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PUPR-PERA, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta manajemen RSUD Aji Muhammad Salehuddin II.
Dalam rapat tersebut, DPRD menilai bahwa perpindahan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II dari bangunan lama merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai persoalan, baik dari sisi kondisi fisik bangunan, keterbatasan sarana prasarana, maupun pemenuhan sumber daya manusia.
DPRD Kaltim menyoroti kondisi rumah sakit yang dinilai masih memprihatinkan dan berdampak pada rendahnya jumlah pasien. Lebih dari separuh fasilitas dasar dilaporkan belum dapat difungsikan secara optimal, ditambah belum tersedianya fasilitas pendukung seperti area parkir dan penanda ruangan yang memadai, sehingga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap fungsi rumah sakit tersebut.
Selain itu, DPRD menekankan bahwa pembangunan RSUD tidak semata berorientasi pada fisik bangunan, melainkan harus berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penyelesaian dan optimalisasi RSUD Aji Muhammad Salehuddin II dinilai perlu menjadi prioritas sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tahun 2026 membuat fokus pengembangan diarahkan pada optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. Dinkes juga menjelaskan bahwa pemenuhan peralatan medis dan regulasi berada dalam kewenangannya, serta pembagian jasa pelayanan (jaspel) direncanakan mulai berjalan untuk meningkatkan motivasi tenaga kesehatan.
Sementara itu, Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa pembangunan RSUD telah melalui beberapa tahapan sejak 2021, dengan total anggaran tahap I dan II sebesar Rp64 miliar. Pihaknya juga menyatakan akan melakukan investigasi lanjutan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan bangunan, termasuk pemeriksaan ulang kondisi tanah dan struktur bangunan, sebagai langkah pencegahan agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.
Dari sisi pengelola, RSUD Aji Muhammad Salehuddin II menyampaikan bahwa selama tiga bulan terakhir telah dilakukan berbagai upaya pembenahan dan perawatan gedung. Namun demikian, rumah sakit masih menghadapi kendala serius seperti pemadaman listrik, dinding retak, plafon bocor, serta keterbatasan tenaga medis dan SDM non-kesehatan. Manajemen rumah sakit telah mengajukan permohonan penambahan tenaga melalui rekrutmen CPNS dan kerja sama dengan mitra terkait.
Sebagai hasil rapat, DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan untuk segera menyusun perencanaan menyeluruh terkait sarana dan sumber daya manusia guna mengoptimalkan fungsi RSUD Aji Muhammad Salehuddin II. DPRD juga meminta Dinas PUPR menyelesaikan evaluasi dan investigasi secara komprehensif atas kondisi bangunan rumah sakit dan menyampaikan hasilnya paling lambat dua bulan ke depan.
Selain itu, DPRD mendorong pengalihan anggaran pengembangan tahap II pada Tahun Anggaran 2026 untuk difokuskan pada pembenahan fasilitas rumah sakit beserta seluruh kebutuhan pendukungnya, agar RSUD Aji Muhammad Salehuddin II dapat segera memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kalimantan Timur.
