ARTANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung ketahanan pangan daerah guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, terdapat 841 BUMDes aktif di Kaltim yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ketahanan pangan desa.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa BUMDes dapat berperan dalam penyediaan bahan pangan bergizi melalui kerja sama dengan yayasan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa hanya yayasan dengan pengalaman minimal dua tahun di bidang pangan yang dapat mendaftar ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ikut serta dalam program MBG.
“Penguatan peran BUMDes ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan SPPG sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Jika anggaran memungkinkan, Pemprov siap mendukung penuh agar setiap BUMDes dapat menjalankan fungsinya secara optimal,” ujar Seno Aji saat menghadiri sosialisasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Samarinda.
Sappe Sirait dari Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa menambahkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 3 Tahun 2025, sebanyak 20 persen dari Dana Desa wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan, dengan pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes.
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Pemprov Kaltim bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Pertanian telah melakukan sosialisasi dan lokakarya Program P2B. Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga. Melalui P2B, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan mendukung program MBG.
Selain meningkatkan kemandirian pangan dari tingkat desa, Pemprov Kaltim juga berupaya menekan angka inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan pangan dengan mendorong peningkatan produksi pangan lokal, khususnya beras. “Kita ingin petani semakin sejahtera dan produksi beras lokal meningkat, sehingga ketahanan pangan di Kaltim semakin kuat,” pungkas Seno Aji.
Dengan sinergi antara BUMDes, SPPG, dan pemerintah daerah, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif, sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat desa dalam hal ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi.
