ARTANEWS.ID – Masyarakat mendesak Pertamina Hulu Sanga-Sanga untuk segera merealisasikan nasionalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan melibatkan perusahaan negara, seperti BUMN dan BUMD, dalam aktivitas sektor hulu dan hilir.
Muhammad Ibnu Ridho, Ketua BEM Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), menyampaikan pentingnya pengelolaan SDA sebagai penopang utama perekonomian nasional. Ia menekankan perlunya kebijakan nasionalisasi, terutama di sektor eksplorasi dan pengeboran minyak, agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi nasional.
Sejak kemerdekaan, pengelolaan SDA seharusnya menjadi simbol kedaulatan negara. Namun, fakta menunjukkan bahwa sektor ini masih didominasi oleh perusahaan asing dan swasta, yang hanya memberikan manfaat terbatas bagi masyarakat Indonesia. “Kita perlu mengubah sistem agar lebih adil dan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar Ridho.
Ridho juga mendukung penguatan peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi, termasuk prioritas kepada perusahaan negara dalam kontrak rig. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan daya saing BUMN di pasar global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Ridho, terlalu banyak kontrak migas yang masih dikelola perusahaan asing. Hal ini tidak hanya mengurangi peluang bagi perusahaan domestik, tetapi juga memperbesar ketergantungan Indonesia pada teknologi dan sumber daya luar. Dengan memprioritaskan BUMN, ketergantungan ini dapat dikurangi, sekaligus mendorong perkembangan infrastruktur, teknologi, dan riset lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan SDM lokal melalui keterlibatan BUMN dalam proyek-proyek strategis. “BUMN harus menjadi ujung tombak dalam menciptakan lapangan kerja dan pelatihan untuk tenaga kerja Indonesia, yang pada akhirnya akan mendukung pengembangan SDM unggul,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap nasionalisasi SDA, pihaknya akan menggelar sejumlah aksi. Pertama, demonstrasi di Kantor Pertamina Hulu Sanga-Sanga guna mendesak implementasi kebijakan nasionalisasi dengan melibatkan BUMN dan BUMD. Kedua, peluncuran petisi nasional untuk mendorong pemerintah segera merealisasikan kebijakan tersebut. Ketiga, dialog terbuka dengan pemerintah dan Pertamina untuk mencari solusi bersama terkait pengelolaan SDA yang lebih adil.
“Aksi ini adalah langkah bersama untuk menciptakan Indonesia yang mandiri, kuat, dan berkelanjutan. Kami mendesak Pertamina Hulu Sanga-Sanga untuk segera menanggapi tuntutan ini demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” tegas Ridho.
