KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), Kalimantan Timur, mendorong penetapan wali yang sah bagi anak terlantar agar mereka tidak terkendala dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan administrasi kependudukan.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan kepastian hukum melalui penetapan hak perwalian diperlukan, terutama bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui keberadaan dan asal-usul keluarganya.
“Penetapan hak perwalian menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan,” kata Ardiansyah di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang penetapan hak perwalian anak terlantar se-Kalimantan Timur yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
Ardiansyah menegaskan, perlindungan anak terlantar tidak cukup hanya melalui pendataan dan pengasuhan sementara. Diperlukan kepastian hukum serta koordinasi lintas sektor agar pemenuhan hak anak dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia berharap kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui langkah konkret dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan tumbuh secara layak tanpa kehilangan hak dasar akibat kondisi keluarga maupun keterbatasan administrasi.














