Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
AdvertorialDaerahPenajamPPUTerkini

Pantai Tanjung Jumlai Selalu Ramai, Disbudpar Lirik Potensi Retribusi Kawasan

19
×

Pantai Tanjung Jumlai Selalu Ramai, Disbudpar Lirik Potensi Retribusi Kawasan

Sebarkan artikel ini

PENAJAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melirik potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata Pantai Tanjung Jumlai di Kelurahan Saloloang untuk digarap.

Dinas membuka peluang penerapan retribusi kawasan untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan yang selama ini terus berdatangan.

Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar PPU, Yudhistira Arlianta, mengatakan pemungutan retribusi memungkinkan dilakukan. Namun, skema penerapannya perlu dibahas bersama pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan pengelola wisata setempat.

Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan ialah pemungutan retribusi di pintu masuk kawasan Pantai Tanjung Jumlai.

Dengan demikian, pungutan tidak diarahkan pada setiap pantai atau lokasi wisata yang berada di atas lahan milik pribadi.

“Sepanjang pantai di Tanjung itu kebanyakan milik pribadi. Tidak mungkin kita menarik retribusi di tempat yang memang tanahnya milik pribadi. Makanya, kita cenderung melihat kemungkinan retribusi di kawasan, tapi ini perlu duduk bareng,” ujarnya.

Yudhistira mencontohkan penerapan retribusi kawasan wisata di Balikpapan. Pengunjung dikenakan pungutan saat memasuki kawasan, kemudian terdapat pengelolaan tersendiri untuk akses ke area pantai.

Menurutnya, konsep serupa dapat menjadi bahan kajian bagi Pemkab PPU. Apalagi, Pantai Tanjung Jumlai memiliki tingkat kunjungan tinggi, terutama saat akhir pekan, libur panjang, Lebaran, hingga Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Meski demikian, Disbudpar belum memiliki perhitungan proyeksi pendapatan yang dapat diperoleh dari penerapan retribusi tersebut.

Kajian diperlukan untuk mengetahui potensi penerimaan sekaligus menentukan mekanisme pemungutan yang sesuai dengan kondisi kepemilikan lahan dan pengelolaan wisata.

“Untuk saat ini belum pernah dihitung. Tapi kalau melihat jumlah pengunjungnya, potensinya tentu besar. Ini yang mau kita pelajari dan manfaatkan agar minimal bisa menjadi pemasukan daerah,” jelasnya.

Ia menegaskan, penerapan retribusi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pembahasan dengan seluruh pihak diperlukan agar kebijakan tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat maupun pengelola lahan.

Rencana itu juga menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti setelah adanya dorongan DPRD PPU agar potensi wisata Pantai Tanjung Jumlai dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *