PENAJAM – Pantai Tanjung Jumlai masih menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Daya tariknya terlihat dari rekap data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang mencatat jumlah kunjungan capai puluhan ribu orang setiap periode libur panjang, terutama saat Lebaran dan Natal serta Tahun Baru (Nataru).
Saat Lebaran 2025 mencapai 30 ribu orang selama tujuh hari setelah Idulfitri. Angka tersebut meningkat menjadi 31.636 pengunjung hingga H+3 Lebaran 2026. Sementara pada Desember 2025, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 24.500 orang.
Tingginya kunjungan tersebut memperlihatkan posisi Tanjung Jumlai sebagai salah satu magnet wisata masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah.
Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar PPU, Yudhistira Arlianta, mengatakan keramaian di kawasan pantai tersebut sudah berlangsung sejak lama.
Bahkan, kunjungan saat Lebaran, khususnya hari kedua, telah menjadi tradisi masyarakat yang terus bertahan hingga sekarang.
“Kalau sudah libur Lebaran hari kedua, itu sudah ramai. Dari zaman saya kecil, sejak SD pun sudah begitu. Seolah-olah tidak afdal kalau Lebaran hari kedua tidak ke Tanjung,” ungkap Yudhistira.
Menurut dia, keistimewaan Tanjung Jumlai justru terlihat dari konsistensi jumlah pengunjung meski secara fasilitas dan karakteristik pantainya masih memiliki keterbatasan.
Kondisi pantai yang sebagian memiliki hamparan lumpur sebelum mencapai area berenang tidak mengurangi minat masyarakat untuk datang.
Keramaian juga berulang setiap akhir pekan, libur panjang hingga pergantian tahun. Potensi kunjungan tersebut dinilai dapat menjadi peluang ekonomi yang lebih besar apabila dikelola dengan konsep pengembangan kawasan yang tepat.
Disbudpar pun mulai melihat peluang pemanfaatan sektor pariwisata tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui retribusi kawasan wisata.
Yudhistira menyebut, salah satu konsep yang memungkinkan ialah penerapan retribusi pada pintu masuk kawasan pantai. Skema itu dinilai lebih memungkinkan dibandingkan menarik pungutan pada setiap lokasi wisata di sepanjang pesisir yang sebagian besar merupakan lahan milik pribadi.
“Memungkinkan saja, tidak ada yang mustahil kalau kita tarik retribusi di kawasan, mungkin nanti konsepnya ada gerbang masuk Pantai Tanjung. Jadi pungutannya di situ. Namun, disebabkan sepanjang pantai itu kebanyakan milik pribadi, tidak bisa kita memungut di lahan milik orang. Harus duduk bersama,” jelasnya.
Rencana itu belum bisa langsung diterapkan. Pemerintah perlu membahas mekanisme dan kewenangan pengelolaan bersama masyarakat, DPRD, pengelola wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta perangkat daerah terkait. (Adv)














