KUTAI TIMUR — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mendorong pengurangan volume sampah hingga 30 persen sebagai bagian dari upaya menekan biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.
Plt Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kutim Jurianto mengatakan, pengurangan sampah tidak hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi menghemat anggaran pemerintah daerah.
“Semakin sedikit sampah yang harus diangkut dan diproses di tempat pembuangan akhir, semakin besar peluang efisiensi biaya operasional pengelolaan sampah,” ucapnya, di Sangatta, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan upaya tersebut sejalan dengan program Kutai Timur Minim Sampah yang tertuang dalam Instruksi Bupati. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
Jurianto menyebut, total timbulan sampah di Kutim saat ini mencapai 228,167 ton per hari. Sekitar 60 persen di antaranya merupakan sampah organik yang berpotensi diolah kembali menjadi kompos maupun maggot.
Selain pengurangan dari sumber, DLH juga mendorong penguatan fasilitas pengolahan seperti Bank Sampah, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R), dan Rumah Maggot.
Berdasarkan data DLH, Bank Sampah saat ini mengelola 2,472 ton sampah per hari, pengepul 5,380 ton per hari, sedangkan Rumah Maggot mengolah 0,220 ton per hari.
Jurianto mengatakan pengelolaan sampah perlu diarahkan melalui konsep ekonomi sirkular agar material yang masih memiliki nilai guna tidak langsung dibuang.
Namun, ia mengingatkan pengembangan fasilitas pengolahan harus diikuti dengan kepastian pasar bagi produk daur ulang. Tanpa akses pemasaran, hasil pengolahan sampah berpotensi menumpuk dan tidak memberikan nilai tambah.
“Percuma kompos melimpah kalau tidak ada yang membeli,” tegasnya.
Melalui pengurangan sampah dan pengembangan ekonomi sirkular, DLH Kutim optimistis target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 dapat tercapai, sekaligus mengurangi beban biaya pengelolaan lingkungan bagi pemerintah daerah.
