KUTAI TIMUR — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, menjadikan hasil asesmen masyarakat sebagai dasar penyusunan program dan perencanaan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027.
Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito mengatakan, setiap usulan bantuan dari masyarakat terlebih dahulu melalui proses penilaian untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan calon penerima.
“Jadi kalau untuk bantuan di Dinas Sosial sudah sangat rapi, jadi tidak asal membantu,” kata Ernata, di Sangatta, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, proses asesmen dilakukan setelah Dinsos menerima laporan atau permohonan bantuan dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan peninjauan untuk memastikan kondisi calon penerima sesuai dengan kriteria bantuan yang tersedia.
Menurutnya, asesmen tersebut dilakukan lebih awal, bahkan sekitar satu tahun sebelum bantuan direalisasikan. Hasil penilaian menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program sekaligus menyiapkan kebutuhan anggaran.
“Satu tahun sebelum itu masyarakat dibantu, sudah kita mengadakan namanya asesmen. Jadi ada laporan dari masyarakat atau permohonan dari masyarakat, nah itu baru kita asesmen,” ujarnya.
Ernata mengatakan mekanisme tersebut diperlukan agar perencanaan bantuan sosial memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Dengan demikian, setiap usulan tidak serta-merta langsung direalisasikan, melainkan harus melalui tahapan penilaian sebelum dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Dia berharap mekanisme tersebut dapat mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih terarah dan tepat sasaran.
