KUTAI TIMUR — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, menyiapkan sejumlah fasilitas sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial bagi terpidana. Persiapan tersebut mencakup identifikasi tempat kerja hingga pengawasan kehadiran dan durasi pekerjaan.
Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito mengatakan, pihaknya akan mengidentifikasi fasilitas yang memungkinkan digunakan sebagai tempat pelaksanaan hukuman, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan kemampuan terpidana.
“Nantinya kami memfasilitasi sarana bagi mereka yang mendapatkan hukuman pidana kerja sosial, sekaligus mengawasi apakah yang bersangkutan benar-benar hadir dan melaksanakan pekerjaan di tempat yang telah disiapkan,” kata Ernata di Sangatta, Selasa (10/11).
Ia mencontohkan, fasilitas bengkel dapat menjadi salah satu alternatif lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Dinsos akan membantu mencarikan tempat yang sesuai sekaligus memastikan terpidana menjalankan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Misalnya di bengkel, kami carikan fasilitas bengkel yang bisa menjadi tempat pelaksanaan. Setelah itu, kami awasi jumlah jam kerjanya juga sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Kesiapan tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kejaksaan Negeri Kutai Timur melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Kerja Bupati Kutim, Selasa.
Kepala Kejari Kutim Tutuko Wahyu Minulyo mengatakan, pemerintah daerah berperan menyediakan tempat untuk pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana kerja sosial.
“Jadi, kami bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah. Pemda menyediakan tempat untuk pelaksanaan putusan pengadilan terkait pidana kerja sosial,” kata Tutuko.
Melalui kerja sama tersebut, Dinsos Kutim diharapkan dapat memastikan ketersediaan fasilitas sekaligus mendukung pengawasan agar pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai putusan pengadilan.
